IMPARSIAL Gelar Diskusi Publik Dengan Tema “Menyoal Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Dan Revisi UU TNI”

0
57

ArenaNews.id, -Jakarta- IMPARSIAL menggelarkan Diskusi Publik terkait dengan Menyoal Pembentukan Dewan Keamanan Nasional & Revisi UU TNI pada hari Jumat, 2 September 2022 di Sadjoe Cafe Sahardjo Jakarta secara Hybrid.

Rencana pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) terus mendapatkan kritikan. Isu pembentukan DKN ini menguat setelah adanya surat yang dikirimkan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) kepada Presiden Joko Widodo pada 8 Agustus 2022 lalu. Isi surat itu terkait perubahan Wantanas menjadi Dewan Keamanan Nasional (DKN).

Agenda pembentukan DKN sebetulnya merupakan agenda lama yang dulu berusaha dimasukan dalam RUU Kamnas. Namun, karena mendapat penolakan keras dari masyarakat sipil, RUU Kamnas pun gagal untuk disahkan. Dengan demikian, langkah pemerintah saat ini yang akan membentuk DKN melalui Perpres adalah bentuk fait accompli setelah gagalnya Pembahasan RUU kamnas dan ini berbahaya bagi demokrasi.

Sedangkan Pembentukan DKN akan menimbulkan tumpang tindih dengan kerja dan fungsi lembaga negara yang ada. “Saat ini sudah ada lembaga yang melakukan fungsi koordinasi bidang keamanan dan memberi nasihat kepada Presiden yakni Kemenko Polhukam, Wantimpres, Lemhanas, & KSP

Revisi UU TNI :
– Tidak menjamin kerja Kementrian semakin efektif
– Tidak mendorong efesiensi di Kementrian
– Persoalan akuntabilitas akan bertambah

Revisi Perpres Wantanas :
– Mendorong tumpang tindih peran dengan berbagai lembaga lain (BIN, Menkopolhukam, dll)
– Fungsi sama beberapa lembaga inefisiensi
– Jalur birokasi berbelit

Usulan revisi UU TNI & Revisi Perpres Wantanas tidak mendorong efektivitas, efisiensi dan akuntanbilitas lembaga sipil terkait. Justru menimbulkan persoalan akuntanbilitas, melanggar prinsip demokrasi dan melemahkan profesionalisme militer. Apabila diimplementasikan, akan menunjukan kemunduran yang semakin dalam pada hubungan sipil- militer di Indonesia.

Aktivis Imparsial juga melihat langkah pemerintah saat ini yang akan membentuk DKN melalui Peraturan Presiden (Perpres). Mereka menilai langkah itu adalah bentuk fait accompli usai gagalnya Pembahasan RUU Kamnas dan berbahaya bagi demokrasi.

Situasi Diskusi IMPARSIAL "Menyoal Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Dan Revisi UU TNI".
Situasi Diskusi IMPARSIAL “Menyoal Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Dan Revisi UU TNI”.

Pembentukan DKN yang dilakukan secara terburu-buru dan terkesan tertutup, patut dicurigai bahwa pemerintah sedang membentuk wadah represi baru negara kepada masyarakat. Ini seperti halnya pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) pada masa Orde Baru.

Seperti yang disampaikan Usman sebagai Peneliti Militer bahwasannya “UU Polri itu sebebarnya kalau boleh saya sebut UU Keamanan dari dalam negeri mengatur pemeliharaan keamaman dalam negeri dan memberikan tugas kepada Polri sebagai alat negara dibidang pemeliharaan keamanan termasuk Perlindungan dan Pengayoman Masyarakat. Yang kedua adalah UU TNI itu sendiri. Kalai misalnya kita mau merevisi UU TNI menurut saya yang paling urgent dalam Undang-undang TNI untuk diubah adalah ketentuan pasal 47 itu sendiri.

Jadi UU TNI yang perlu dirubah pasal 47 yang kontennya merupakan adopsi dari Peraturan Pemerintah no 15 tahun 2002 ketika Undang-undang itu belum disahkan yang membuka peluang bagi anggota TNI untuk duduk didalam jabatan-jabatan sipil. Tap MPR sudah menggariskan setiap anggota TNI yang menduduki jabatan sipil harus terlebih dahulu mengundurkan diri, boleh tapi mengundurkan diri terlebih dahulu. Bahkan TAP MPR menegaskan bahwa reformasi TNI itu dilakukan karena militer atau keterlibatan militer didalam kehidupan sipil atau Tap MPR no. 6/MPR/2000 mengatakan orang sosial politik dalam dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi bertahan.

Lalu kalimat selanjutnya yang berakibat tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Itu filosofi TAP MPR yang diturunkan dalam pasal-pasalnya menjadi anggota TNI aktif yang ingin jabatan sipil harus terlebih dahulu mengundurkan diri. Kalau mau diubah UU TNI yaitu bukan justru membuat penempatan militer itu menjadi semakin meluas kemana-mana. Apalagi kalau kita mau berargumen kompetensi. Ada banyak Kementerian-kementerian yang kompetensinya yang dimiliki aparat dan konstituen negara yang di Kementerian itu.

Hati-hatilah untuk mewacanakan perubahan UU TNI atau membentuk Dewan Keamanan Nasional yang tidak memperhatikan Undang-undang yang ada. Yang ketiga kalau mau membentikan Dewan Keamanan Nasional yaitu UU Pertahanan Negara itu sendiri. Sejak 2002 sejak UU itu disahkan diamanatkan untuk membentuk Dewan Pertahanan Nasional. Tugasnya memberikan masukan kepada Presiden tentang kebijakan-kebijakan sekaligus dibidang Pertahanan. Singkatnya Wanhannas itu telah dibentuk isi berisi dari anggota dari Kementerian sebagian lagi dari unsur non pemerintah termasuk para ahli pertahanan.

Kalau misalnya Wantannas berubah menjadi Wanhannas agar tidak menyimpang dari Undang-undang seharusnya Wantannas ini diubah menjadi Wanhannas lalu disesuaikan seluruh ketentuan dan kelembagaan, keanggotaan, mandatnya berdasarkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang pertahanan negara. Terutama pertahanan berbasis kelautan, udara, kemaritiman bagaimana membangun pertahanan Indonesia disektor Udara, Kelautan, di kota-kota. Dengan adanya Kodim, Koramil, dan lain-lain.

Dikota-kota itu mau bertahan dari apa demo petani, demo buruh, demo mahasiswa. Kalau itu yang terjadi itulah karakter rezim militer seperti orde baru. Yang artinya mengintervensi kehidupan domestik masyarakat sipil. Dengan kendali militer yang semacam itu wajar saja mengatakan sipil tidak mampu. Bukan tidak mampu tapi diintervensi dan lebih jauh lagi intervensi di bidang politik di kehidupan sipil itu produksi kekerasan politik negara dan pelanggaran HAM. Itu dampaknya bisa fatal pemerintah harus lebih jeli lagi dalam membentuk Dewan Pertahanan Nasional,” pungkasnya pada ArenaNews.id.

(AYA/RED)

 

 

 

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini